Muhadjir Sudah Jamin Bansos Tahun Ini tak Disunat, Minta Warga Aktif Melapor
Muhadjir Sudah Jamin Bansos Tahun Ini tak Disunat, Minta Warga Aktif Melapor
Muhadjir menyebut besaran dana yang disalurkan sebanyak Rp300 ribu rupiah dan akan diberikan melalui dua saluran yakni Bank Himbara dan pengantaran melalui PT Pos.
"Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil," kata Muhadjir melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (5/1).
Mantan menteri pendidikan itu menyebut penting juga peran aktif dari masyarakat untuk berani melapor jika menemukan penyimpangan terkait penerimaan bansos tunai ini.
Apalagi kata dia, untuk periode ini sebanyak 10 juta keluarga akan menjadi penerima manfaat yang berhak atas dana Rp300 ribu setiap bulannya hingga April nanti.
"(Harus lapor) Semisal, mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah," kata dia.
Muhadjir juga memastikan pemerintah pusat juga telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyaluran bansos ini.a
Bahkan kata dia, pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap penerima manfaat baik secara geospasial maupun kondisi sosial ekonomi. Sehingga bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran.
"Pengalaman tahun lalu akan terus kita benahi dan nanti akan kita bentuk desk untuk memastikan agar uang itu segera sampai kepada mereka-mereka yang berhak," kata Muhadjir.
"Presiden Jokowi sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota agar aktif melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga menyebut selain ditransfer melalui himbara, dana bantuan sosial tunai ini juga akan diantar langsung oleh para petugas PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima manfaat. Khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses perbankan yang sulit dijangkau.
"Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan database kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak," katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyoroti akurasi data penerima bantuan dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, akurasi data merupakan persoalan utama yang masih ditemukan KPK kendati penyaluran bansos kini telah dilakukan secara tunai.
"KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos adalah akurasi data penerima bantuan, yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data," kata Ipi, Selasa (5/1/2021).
Contohnya, KPK mendapati Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak padan dengan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan. Ipi mengatakan, hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Juni 2020 menunjukkan ada 16 juta data yang tidak padan dengan NIK.
Data penerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai juga tidak merujuk pada DTKS. "Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT," ujar Ipi. Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa daerah di mana penerima bansos reguler juga menerima bantuan terkait Covid-19. Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan, KPK mendorong pemadanan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.
Muhadjir Sudah Jamin Bansos Tahun Ini tak Disunat, Minta Warga Aktif Melapor
"KPK juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data," kata Ipi. Di samping itu, perubahan skema penyaluran bansos diharapkan dapat menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, KPK telah mengungkap adanya dugaan suap terkait penyaluran bantuan sosial melalui paket sembako yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. "
KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Ipi. Ipi pun memastikan KPK akan tetap memantau penyelenggaraan bantuan sosial di tahun 2021 sebagai salah satu program pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia untuk tahun 2021 di Istana Negara, Senin (4/1/2021). Bantuan tersebut terdiri dari tiga jenis, yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako dan bantuan sosial tunai (BST). "Tahun 2021 ini penyaluran bansos akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun," ujar Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021) sore.
Demikian pembahasan Muhadjir Sudah Jamin Bansos Tahun Ini tak Disunat, Minta Warga Aktif Melapor.
Sumber : cnn indonesia
Belum ada Komentar untuk "Muhadjir Sudah Jamin Bansos Tahun Ini tak Disunat, Minta Warga Aktif Melapor"
Posting Komentar